Diskusi secara Online “Membangun Industri Perikanan Tangkap yang Adil bagi Pengusaha dan Awak Kapal Perikanan”

Pelaksanaan Permen-KP 42/2016 telah efektif saat ini. Pelaku usaha perikanan berupaya untuk
patuh pada regulasi tersebut dengan memberikan jaminan sosial dan kesehatan, pengupahan
dan kontrak kerja/Perjanjian Kerja Laut bagi AKP. Namun, masih ada sejumlah gap dan
perbedaan pandangan antara pelaku usaha dan AKP terkait sejumlah ketentuan dalam Permen
tersebut.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara AP2HI dengan SAF Seas Project (SSP) dan
merupakan tindak lanjut MoU antara AP2HI dan Destructive Fishing Watch Indonesia.
Untuk pertanyaan lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran, dapat menghubungi fasilitator kegiatan
dari AP2HI, Sdri. Nuriasih Nababan (WA/Telp. +6285216042493).