PT. Harta Samudra Membagi Pengalaman di Acara South-East Asia and Pacific Regional Fisheries Summit 2016
Acara the Economist Event: South-East Asia and Pacific Regional Fisheries Summit digelar pada tanggal 27 – 28 juli 2016 di Hotel Shangri La, Jakarta oleh the Economist, didukung oleh KKP dan disponsori oleh the David and Lucile Packard Foundation dan the Walton Family Foundation. AP2HI ikut meramaikan dengan menjadi salah satu supporting organization, dan juga salah satu anggota AP2HI, yaitu PT. Harta Samudra menjadi salah satu narasumber di sesi diskusi yang diikuti oleh peserta internasional.
Isu perikanan yang strategis seperti pemberantasan IUU fishing, pembangunan ekonomi negara melalui perikanan, praktek perikanan berkelanjutan (ramah lingkungan) dan aspek sosial perikanan dibahas pada acara ini. Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri KKP juga memberikan keynote speaker di forum tersebut. Pada sesi diskusi, salah satu anggota AP2HI, Bapak Robert Tjoanda dari PT. Harta Samudera berbagi kesuksesannya dalam membangun transparansi dan sistem ketertelusuran (transparant and traceability) di hadapan peserta dari berbagai penjuru dunia. Keberhasilan PT. Harta Samudra tidak lepas dari dukungan dari Yayasan MDPI dan hubungan baik mereka dengan nelayan lokal sehingga berhasil mendapatkan sertifikat Fair Trade (perdagangan yang adil).
Pada acara ini, Google dan Skytruth mempresentasikan era baru perikanan yang tranparan dan terlacak dengan menggunakan Global Fishing Watch (GFW) yang dimana setiap kapal menggunakan VMS (Vessel Monitoring Systems) kemudian dapat diketahui keberadaannya secara detail dan real time. GFW telah mulai dikembangkan dengan industri, contohnya dengan Bali Seafood International. Akhir tahun nanti proyek ini akan bekerja sama dengan Indonesia melalui KKP, sebagai negara dengan operasi VMS terbesar di dunia.
Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai kekhawatiran para ilmuwan dalam hal stok ikan di Indonesia. Mereka menilai apabila para pelaku usaha dan nelayan hanya menangkap tanpa memikirkan untuk jangka panjang dikhawatirkan sektor perikanan di Indonesia akan semakin menurun bahkan akan menjadi kehancuran bagi ekosistem. Solusi untuk menanggani hal ini sebaiknya melaksanakan penangkapan yang berkelanjutan dan melakukan pengelolaan perikanan dengan sistem right based. Selain itu diperkirakan juga bahwa sumber ikan dari hasil penangkapan tidak akan mencukupi kebutuhan dunia, tetapi harus juga diambil dari hasil budidaya.
Saat ini sudah banyak investor yang mulai memiliki ketertarikan pada bidang perikanan namun sayangnya masih ada celah dari produk, sehingga kita membutuhkan semacam “pipe line” untuk dapat menghubungkan investor dengan pihak yang memang memahami isu tersebut. Faktor utama yang mendukung iklim investasi perikanan yang berkelanjutan adalah penegakan hukum, insentif untuk perikanan yang berkelanjutan, pinjaman bunga rendah ataupun mendapatkan bantuan dana awal dari CSR (Corporate Social Responsibility).
Inisiatif investasi pada perikanan berkelanjutan sudah mulai berkembang di luar negeri. Di Indonesia inisiatif datang antara lain dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) yang nantinya dapat memberikan investasi untuk infrastruktur di isu perikanan berkelanjutan dan akan berkolaborasi dengan BCA, BNI dan Mandiri.
Champion yang berasal dari NGO/pemerintah/industri diharapkan akan muncul menjadi pelopor yang menunjukkan bahwa praktek perikanan berkelanjutan dapat dijalankan sebagai sebuah usaha. Sebagai contoh PT. Harta Samudra telah memulainya dengan membuktikan sudah memiliki sistem transparansi dan ketertelusuran yang baik dan mempraktekkan perdagangan yang adil dengan nelayan melalui sertifikasi Fair Trade, sehingga dapat mengakses pasar khusus. (KA)
