Tuna Roundtable Bahas Kendala Fishery Improvement Project (FIP) Tuna di Indonesia
Tanggal 4 agustus 2016 lalu, ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) menyelenggarakan acara Tuna Roundtable yang dilaksanakan di Bali. Jesse Marsh selaku perwakilan dari ISSF mengatakan kegiatan Tuna Roundtable ini hampir sama dengan kegiatan sebelumnya yakni FIP Workskhop hanya saja, di Tuna Roundtable ini lebih banyak berbagi mengenai kendala FIP khusus Tuna di Indonesia. Acara Tuna Roundtable ini dibagi menjadi dua, dimana pagi hari sesi berdiskusi dengan para penggiat program FIP, sedangkan sesi siang berdiskusi khusus dengan industri.
Peserta yang hadir dalam acara Tuna Roundtable pagi ini sebanyak 17 peserta yang berasal dari berbagai institusi yaitu AP2HI, Greenpeace Phillipines, IPNLF, ISSF, Yayasan LINI, Yayasan MDPI, PT. Hatfield, SFP, dan WWF Indonesia.
Menurut Heri selaku Koordinator FIT (Fishery Information and Traceability) di AP2HI, beberapa kendala yang dibicarakan dalam Tuna Roundtable tersebut di antaranya adalah rendahnya kapasitas nelayan, peran pemerintah yang masih dirasakan kurang dan penegakan aturan di lapangan yang tidak merata. Tuna Roundtable menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang ada yakni dengan mencari sumber pendanaan untuk pelatihan, dan mencoba untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah. Heri menjelaskan bahwa dengan adanya pendanaan untuk pelatihan maka asosiasi atau LSM dapat mengadakan pelatihan kepada para nelayan atau ke anggota asosiasi tentang konsep dan implementasi FIP Tuna di Indonesia. Sesi siang dilakukan ISSF dengan mengundang perwakilan industri, yang dihadiri oleh AP2HI, PT. Bali Maya Permai, PT. Pahala Bahari Nusantara dan PT. Intimas Surya. Kendala yang dihadapi industri antara lain ialah peraturan dari pemerintah yang masih dinamis dan juga kurangnya bahan baku ikan.
“Dengan adanya Tuna Roundtable diharapkan bahwa peserta dapat melakukan koordinasi yang strategis dan mencoba secara kolektif melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan pemerintah sehingga program FIP Tuna di Indonesia dapat sejalan dengan semua peraturan pemerintah. Selain itu juga agar permasalahan nyata yang dihadapi industri dapat diketahui.” Ungkap Heri. (mila)
