CATAT TANGGALNYA: 3rd Bali Tuna Conference, 6th International Coastal Tuna Business Forum

Program khusus tiga hari yang segera diselenggarakan di Bali oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dengan dukungan dari International Pole & Line Foundation (IPNLF) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), akan menunjukkan bagaimana sektor tuna domestik dan rantai pasokan internasional diuntungkan dengan menguatnya sinergi antara pihak industri dan pemerintah.

Konferensi Tuna Bali ke-3 (BTC, Bali Tuna Conference) dan Forum Bisnis Tuna Pesisir International ke-6 (ICTBF, International Coastal Tuna Business Forum) akan diselenggarakan di Bali, Indonesia, dari tanggal *31 Maret – 1 April Juni 2018 sebagaimana telah dikonfirmasi oleh KKP Indonesia. Diadakan selama tiga hari berturut-turut, pertemuan pemangku-kepentingan tingkat atas ini akan kembali didukung oleh IPNLF, sebuah asosiasi nirlaba yang berkomitmen untuk mengembangkan dan mendukung perikanan tuna tangkap satu satu (red-pancing) yang bertanggung-jawab serta rantai pasokannya, dan juga didukung oleh badan industri tuna pancing AP2HI.

Dijadwalkan satu minggu sebelum konferensi regional, TUNA 2018 di Bangkok, BTC dan ICTBF memberikan peluang yang ideal bagi brands dan retailers internasional, yang tertarik mencari pasokan tuna pancing dari Asia Tenggara, untuk mendapatkan wawasan mengenai sumber daya tuna Indonesia yang melimpah dan membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan lokal.

Sebagai negara produsen tuna terbesar di dunia, perikanan tangkap Indonesia merupakan salah satu andalan perekonomian nasional. Sejumlah perikanan tuna pesisir telah mempraktekkan metode penangkapan ikan tradisional, seperti teknik memancing huhate (pole-and-line) dan pancing ulur (handline) dari generasi ke generasi, yang menyediakan sumber utama pendapatan dan mendukung kesejahteraan komunitas nelayan pesisir di Indonesia.

Untuk tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima prioritas perikanan tuna: 1) perbaikan sistem pengumpulan data tuna dan sistem registrasi kapal, 2) penyusunan harvest strategy untuk tuna tropis di perairan kepulauan, 3) penyusunan rencana pengelolaan rumpon, 4) pengembangan sistem pelaporan elektronik dan 5) revisi perundangan terkait aktivitas penangkapan tuna di laut lepas. Berkaitan dengan kelima prioritas  tersebut, para delegasi di BTC dan ICTBF dapat kemudian menantikan informasi terbaru kebijakan-kebijakan penting terkait dari pemerintah, peluang pasar internasional, dan syarat-syarat untuk dapat mengakses peluang-peluang tersebut dan juga informasi terbaru terkait program-program dan inisiatif sosial.

“Dua konferensi yang sukses dihadiri banyak delegasi ini memberikan peluang yang ideal untuk mendemonstrasikan kontribusi yang sangat penting dari perikanan tuna kita atas target pencapaian utama Pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Dalam beberapa tahun terakhir, melalui KKP, kami telah menerapkan strategi berpikir ke depan untuk mempromosikan dan memperluas perikanan skala kecil, dan menangani permasalahan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing). Dengan dukungan IPNLF, AP2HI dan MDPI, manajemen dan pengaturan perikanan tuna tangkap satu satu kita telah mengalami kemajuan, dengan tolok ukur capaian utama di antaranya penetapan target reference limit, pengembangan catch and effort controls dan implementasi sistem pemantauan dan kepatuhan yang lebih baik. Hubungan yang sangat kuat ini dibangun atas sebuah prinsip bersama—bahwa manajemen perikanan berkelanjutan sangatlah penting jika kita ingin nelayan dan komunitas perikanan kita sejahtera dan memiliki masa depan yang lebih baik.” kata juru bicara dari KKP.

BTC dan ICTBF pertama kali dimasukkan ke dalam satu program pada tahun 2016—mengatur sektor-sektor yang beragam namun saling terkait untuk bersinergi dalam memastikan pembangunan perikanan tuna Indonesia yang berkelanjutan secara ekologis, sosial dan ekonomi. Di waktu yang sama, kolaborasi yang berlanjut antara KKP, IPNLF dan AP2HI memberikan landasan penting untuk mendukung pengembangan perikanan tuna berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup upaya dalam melakukan percepatan pengembangan perikanan pole-and-line dan handline agar bisa mencapai standar MSC (Marine Stewardship Council) yang mendukung kelestarian lingkungan, dan sekaligus juga untuk memastikan agar pasar-pasar seafood internasional memiliki akses untuk memperoleh produk perikanan tuna tersertifikasi ketika produk tuna tersedia.

Banyak brand dan retailer tuna internasional terkemuka yang ingin membangun akses yang lebih baik untuk mendapatkan sumber-sumber tuna berkelanjutan, akan menghadiri acara ini dimana mereka akan bertemu dengan para anggota sektor penangkapan dan pengolahan komersial, LSM dan pejabat pemerintah.

Jeremy Crawford, Direktur IPNLF Asia Tenggara, mengatakan, “Kesungguhan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melindungi masa depan sektor perikanan serta komunitas yang bergantung padanya selaras dengan strateginya untuk membentuk kemitraan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan komersial dan dapat memperkuat  posisi Indonesia sebagai pemimpin regional untuk produk tuna yang berkelanjutan, etis dan dapat dilacak. Upaya-upaya ini—yang akan menjadi fokus utama dalam BTC dan ICTBF—akan mendukung usaha pencapaian ketahanan pangan, pertumbungan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir di dalam dan di luar negeri.

Program lengkap untuk acara BTC dan ICTBF akan dipublikasikan pada awal tahun 2018.

*TANGGAL BARU, diedit Bulan Februari 2018

Artikel ini dipublikasikan dalam Bahasa Inggris di situs IPNLF: http://www.ipnlf.org/news/save-the-date-3rd-bali-tuna-conference-6th-international-coastal-tuna-business-forum-announced