Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, membuka Konferensi Tuna Bali ke-3 dan Forum Bisnis Tuna Pesisir International ke-6, 31 Mei & 1 Juni 2018

200 peserta diperkirakan akan hadir pada program dua hari ini, diselenggarakan di Bali oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia, dengan dukungan dari IPNLF dan AP2HI.

Konferensi Tuna Bali ke-3 (BTC, Bali Tuna Conference) dan Forum Bisnis Tuna Pesisir International ke-6 (ICTBF, International Coastal Tuna Business Forum) yang akan diselenggarakan di Hotel Padma Bali pada 31 Mei dan 1 Juni 2018 ini akan dibuka dengan pidato resmi oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Atas peran penting dan kontribusinya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan serta tindakan kerasnya terkait praktik penangkapan ikan secara illegal, Menteri Susi Pudjiastuti merupakan pelindung kelestarian laut yang sesungguhnya, dengan aksi nyata diantaranya meratifikasi perjanjian internasional The Port State Measures Agreement, menerapan ukuran tangkapan minimum spesies tertentu, melarang penggunaan alat tangkap yang membahayakan lingkungan, menetapkan area-area perlindungan laut dan meningkatkan perlindungan spesies laut. Tahun 2017, Menteri Susi menerima penghargaan SeaWeb Seafood Champion for Leadership atas kepemimpinannya.

Dilatarbelakangi pengalamannya berkarir sebagai pengusaha perikanan laut yang sukses dan juga sebagai pimpinan lembaga kementerian, Menteri Susi akan berbagi mengenai keuntungan-keuntungan diterapkannya strategi yang memberikan keuntungan jangka panjang dibandingkan dengan strategi yang hanya berfokus pada pendapatan jangka pendek bagi Indonesia serta bagi para pelaku perikanan. Menteri Susi juga akan menekankan pentingnya melaksanakan visi, selalu siap atas segala kemungkinan dan tidak semata-mata bergantung pada keberuntungan.

Untuk tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima prioritas untuk perikanan tuna: perbaikan pengumpulan data perikanan tuna dan sistem registrasi kapal; pengembangan strategi panen (Harvest Strategy) untuk perikanan tuna di perairan kepulauan; pengembangan rencana pengelolaan rumpon (FAD–Fish Aggregating Device); pengembangan sistem pelaporan elektronik; dan revisi peraturan terkait aktifitas penangkapan tuna di laut lepas. Sehingga para delegasi di Forum BTC dan ICTBF nantinya bisa mendapatkan informasi terbaru terkait kebijakan penting pemerintah, peluang pasar internasional serta persyaratan untuk dapat mengakses peluang-peluang tersebut dan juga memperoleh informasi terbaru terkait inisiatif dan program-program sosial.

Diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Forum BTC dan ICTBF didukung oleh International Pole & Line Foundation (IPNLF)—sebuah lembaga nirlaba yang berkomitmen untuk mengembangkan dan mendukung perikanan tuna one-by-one (red-pancing) yang bertanggung-jawab beserta rantai pasokannya—, dan juga didukung oleh lembaga industri Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI).

Berlangsung selama dua hari berurutan, acara pemangku kepentingan tingkat tinggi ini menyediakan peluang ideal bagi brand dan retailer internasional, yang tertarik mencari pasokan tuna berkelanjutan dari Asia Tenggara, untuk mengetahui kelimpahan sumber daya tuna Indonesia dan juga untuk membangun relasi dengan para pemangku kepentingan lokal.

“Tujuan kami menyelenggarakan dua acara sukses ini adalah untuk menunjukkan kontribusi perikanan tuna kami yang sangat penting dalam mendukung 3 pilar utama perikanan Pemerintah Indonesia yaitu kesejahteraan, keberlanjutan dan kedaulatan. Dengan menjembatani industri dan para ahli, KKP, IPNLF dan AP2HI tidak hanya akan memfasilitasi terbangunnya peluang-peluang kerjasama yang penting, kami juga akan berbagi data teknis terbaru di berbagai rantai nilai yang ada melalui presentasi yang informatif,” kata Trian Yunanda dari KKP.

Disatukannya BTC dan ICTBF dalam satu kesatuan program dimulai pada tahun 2016—berperan mewadahi sektor-sektor yang berbeda namun saling terkait agar menjadi lebih dekat untuk bersinergi dalam memastikan pembangunan perikanan tuna Indonesia yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, kerjasama terus menerus antara KKP, IPNLF dan AP2HI memberikan landasan vital untuk mendukung pembangunan perikanan tuna berkelanjutan di Indonesia. Kerjasama ini mencakup usaha perbaikan di sektor perikanan pole-and-line dan handline agar bisa memenuhi standar sertifikasi MSC (Marine Stewardship Council) untuk keberlanjutan lingkungan, dan juga memastikan agar pasar-pasar seafood internasional memiliki akses terhadap produk-produk perikanan tuna bersertifikat ketika tersedia.

Banyak brand dan retailer tuna internasional terkemuka yang ingin membuka peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pasokan tuna berkelanjutan akan menghadiri acara ini, dimana mereka akan tergabung dengan para peserta lain yang antara lain berasal dari sektor penangkapan dan pengolahan komersial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) dan pejabat pemerintah. Dengan perkiraan 200 partisipan yang akan hadir, maka panitia menyarankan agar para calon peserta dapat segera melakukan pemesanan tempat untuk menghindari ketidaknyamanan.

Jeremy Crawford, Direktur IPNLF Asia Tenggara, mengatakan, “Kehadiran Menteri Susi untuk membuka pertemuan BTC dan ICTBF tahun ini mengindikasikan strategi KKP untuk membentuk kemitraan yang kolaboratif dengan para pelaku perikanan komersial dan juga untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional di sektor produk-produk tuna yang terlacak, etis dan berkelanjutan. Upaya ini pada gilirannya akan menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir di Indonesia dan sekitarnya.”

Informasi lengkap terkait BTC dan ICTBF tersedia disini.

Artikel ini dipublikasikan dalam Bahasa Inggris di situs IPNLF: http://www.ipnlf.org/news/susi-pudjiastuti-minister-of-marine-affairs-and-fisheries-of-the-republic-of-indonesia-opening-the-3rd-btc-and-6th-ictbf-31st-may-1st-june-2018