Peluang dan Tantangan Perikanan Tuna di Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan
Jakarta (daring). 16/9. AP2HI menghadiri acara Focus Group Discussion yang diwakili oleh beberapa perusahaan anggota AP2HI untuk memberikan informasi kondisi di lapangan mengenai rantai pasok di Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan mengenai peluang dan tantangan perikanan tuna.
Acara ini dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), yang dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 17 September 2021.
Acara yang dibuka oleh Dr. Rudi Alek Wahyudin, Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi ini juga merupakan bagian dari penelitian untuk memberikan masukan pada pembangunan Harvest Strategy perikanan tuna
di Indonesia yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial ekonomi di dalamnya dimana AP2HI pernah berkontribusi dalam scoping study di tahun 2016 yang lalu.
Berdasarkan kerangka acuan kerja yang didistribusikan, dijelaskan bahwa Indonesia bagian timur merupakan salah satu wilayah yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap sumber daya perikanan, Khususnya pada perikanan tuna yang mampu menyediakan sumber pendapatan dan pangan.
Aspek penting dari mata pencaharian/usaha perikanan tangkap tuna yang sangat tergantung pada faktor sosial dan lingkungan. Data USAID 2017 menyatakan bahwa nelayan perikanan tuna di perairan kepulauan kurang lebih mencapai puluhan ribu orang.
Hal tersebut mempunyai potensi risiko sosial, ekonomi dan biologi yang cukup besar jika dikaitkan dengan tindakan pengelolaan perikanan.
Dalam FGD ini Sella dari AP2HI memaparkan mengenai Peluang dan Tantangan Rantai Pasok Perikanan Tuna di Sulawesi Selatan; R. Basuki dari PT Sultratuna Samudra memaparkan mengenai Peluang dan Tantangan Rantai Pasok Perikanan Tuna di Sulawesi Tenggara; dan Robert Tjoanda dari PT. Harta Samudra memaparkan mengenai Peluang dan Tantangan Rantai Pasok Perikanan Tuna di Maluku.
Selain dari AP2HI, Umi Muawanah P.hD dari BBRSEKP juga memberikan paparan mengenai ketergantungan masyarakat terhadap perikanan tuna di Indonesia; Askabul Kijo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan paparan mengenai Peran Perikanan Tuna di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Viktor Lakada, Kapten Kapal Tuna di Bitung memberikan paparan mengenai Ketergantungan Masyarakat Terhadap Usaha Penangkapan Tuna.
Dengan adanya FGD ini diharapkan dapat mendapatkan masukan tentang kondisi sosial ekonomi pelaku perikanan tuna dan mempresentasikan calon-calon indikator sosial ekonomi perikanan tuna di Indonesia dalam kaitannya terhadap tindakan pengelolaan perikanan.
